Sogo4d - Foto puluhan siswa salah satu SMA di Kota mataran, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang tersebar di media sosial menjadi viral, sebab para siswa SMA tersebut menjalani ujian akhir semester (UAS) di lapangan.
Kabar yang beredar, mereka terpaksa menjalani ujian di lapangan karena belum membayar lunas SPP.Gara-gara foto tersebut viral, tim Advokasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB ikut bereaksi.
Tim mendatangi SMA tersebut untuk mengecek kebenaran foto dan status yang viral di Facebook tersebut.
Tentu saja kabar tersebut dibantah oleh pihak SMA, yakni SMA 8 mataran.
Menurut keterangan pihak sekolah, mereka hanya menegakkan disiplin untuk puluhan siswa yang tidak tertib mengenakan seragam Imtaq di hari Jum'at.
Wakil Kepala Sekolah SMA 8 mataran Syamsuddin membenarkan bahwa ada 35 siswa sempat menjalani UAS di lapangan sekokah.
Menurut dia, hukuman itu dilakukan bukan karena puluhan siswa itu belum membayar SPP atau iuran komite.
"Jadi tidak benar jika kami ini mengeluarkan mereka dari kelas dan meminta mengerjakan soal ujian akhir semester di lapangan karena belum bayar SPP. Bukan itu, salah itu, tidak benar. Mereka kami keluarkan karena tidak disiplin, tidak memakai seragam imtaq yang mesti mereka gunakan tiap hari Jum'at," jelas Syamsudin, Sabtu (26/5/2018).
Mendengar keterangan pihak sekolah tersebut, tim LPA NTB berpendapat tindakan pihak sekolah tersebut melanggar hak anak dan sangat diskriminatif, meskipun dengan alasan menegakkan disiplin.
Tentu saja kabar tersebut dibantah oleh pihak SMA, yakni SMA 8 mataran.
Menurut keterangan pihak sekolah, mereka hanya menegakkan disiplin untuk puluhan siswa yang tidak tertib mengenakan seragam Imtaq di hari Jum'at.
Wakil Kepala Sekolah SMA 8 mataran Syamsuddin membenarkan bahwa ada 35 siswa sempat menjalani UAS di lapangan sekokah.
Menurut dia, hukuman itu dilakukan bukan karena puluhan siswa itu belum membayar SPP atau iuran komite.
"Jadi tidak benar jika kami ini mengeluarkan mereka dari kelas dan meminta mengerjakan soal ujian akhir semester di lapangan karena belum bayar SPP. Bukan itu, salah itu, tidak benar. Mereka kami keluarkan karena tidak disiplin, tidak memakai seragam imtaq yang mesti mereka gunakan tiap hari Jum'at," jelas Syamsudin, Sabtu (26/5/2018).
Mendengar keterangan pihak sekolah tersebut, tim LPA NTB berpendapat tindakan pihak sekolah tersebut melanggar hak anak dan sangat diskriminatif, meskipun dengan alasan menegakkan disiplin.
"Apa yang terjadi di SMA 8 mataran adalah pelajaran bersama. Pihak sekolah harus tetap mengedepankan
sekolah yang ramah anak, penegakan disiplin tetap harus mengutamakan
kepentingan dan hak anak apalagi saat mereka mengikuti ujian akhir semester," kata Riyan, anggota divisi advokasi LPA NTB.
"Kami mengapresiasi sekolah menegakkan disiplin, itu sangat penting. Tetapi saatnya tidak tepat, saat anak-anak ujian. Jadinya kan fatal, ada pelanggaran atas hak mereka merasa nyaman di sekolah," lanjut Riyan.
Sementara itu dua perwakilan siswa membantah mengikuti ujian di lapangan karena belum membayar SPP.
"Kami mengapresiasi sekolah menegakkan disiplin, itu sangat penting. Tetapi saatnya tidak tepat, saat anak-anak ujian. Jadinya kan fatal, ada pelanggaran atas hak mereka merasa nyaman di sekolah," lanjut Riyan.
Sementara itu dua perwakilan siswa membantah mengikuti ujian di lapangan karena belum membayar SPP.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar